Komentar
FORJASIB ;Saya merasa prihatin melihat masih banyaknya praktik suap-menyuap yang terjadi dalam pemilihan umum, terutama yang dilakukan oleh kalangan swasta seperti pengusaha atau calon vendor. Dukungan finansial yang diberikan kepada calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, dengan harapan mendapatkan imbalan di masa depan, menjadi fenomena yang sangat disayangkan. Dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan karakter pada pemimpin yang baru terpilih.
Praktik suap-menyuap juga turut menyumbang pada penurunan kualitas produk pembangunan. Dana pembangunan seharusnya dialokasikan secara tepat, namun kenyataannya dibagi-bagikan kepada kelompok yang terlibat dalam tindak korupsi. Inilah yang memperparah kerugian masyarakat, karena anggaran pembangunan yang seharusnya mendukung kehidupan masyarakat justru terbuang percuma.
Untuk mencegah fenomena ini, peran serta masyarakat menjadi krusial dalam pemilu mendatang. Masyarakat perlu bijak dalam memilih calon kepala daerah atau legislatif, fokus pada rekam jejak yang baik dan berprestasi. Selain itu, pemeriksaan laporan harta kekayaan calon di laman LHKPN KPK serta pemantauan terhadap program kerja calon perlu menjadi bagian dari kewaspadaan masyarakat. Yang tak kalah pentingnya, menolak tawaran politik uang saat pemilu adalah langkah konkret yang dapat diambil masyarakat sebagai garda terdepan dalam menghindari praktik korupsi yang merugikan ini.